Foke Jamin Anggaran PDS HB Jassin Ditambah

Akhirnya Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, "terketuk" hatinya. Di Balaikota DKI Jakarta, Gubernur yang akrab disapa Foke itu meminta Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin tidak lagi berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) agar bisa menjadi program yang diprioritaskan dalam penganggaran.

Ia menyarankan bahwa pengelolaan PDS HB Jassin sebaiknya berada di dalam Badan Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan. Fauzi pun menegaskan pihaknya menjamin pusat arsip karya sastra yang didirikan pengarang HB Jassin tersebut akan mendapatkan anggaran tambahan yang akan dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2011.

"Ternyata sekarang setelah bergabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (PDS) ini tetap ada di situ, dan prioritasnya diturunkan. Padahal ini pusat dokumenatasi yang sangat berharga," ucap Fauzi, Senin (21/3/2011), di Balaikota, Jakarta.

Oleh karena itu, Gubernur telah memerintahkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fajar Padjaitan, untuk meneliti kembali cara pengorganisasian pusat penyimpanan 48 ribu arsip tersebut. "Barangkali dia akan lebih tepat diletakkan badan pengelolaan arsip dan perpus. Dengan begitu, dia akan menjadi komponen utama dari arsip dan perpus ini," ucap Fauzi.

Pasalnya, menurut Fauzi, apabila tetap ditempatkan di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka akan tetap dianggarkan layaknya sebuah sanggar. "Ini tidak tepat. Anggaran yang dibutuhkan akan kita kembalikan mulai pada ABT akan datang," ujarnya.

Gubernur menyatakan, Pusat Dokumentasi itu seharusnya tidak mendapatkan prioritas rendah karena PDS HB Jassin merupakan pusat kebudayaan. "Jadi harus mendapat anggaran yang baik dan mencukupi," tutur Fauzi.

Adapun, di tahun-tahun sebelumnya, PDS HB Jassin sempat memperoleh Rp500 juta tiap tahun. Kemudian, dana turun menjadi Rp300 juta. Tahun lalu, pengelola gudangnya ilmu para seniman, sastrawan, dan peneliti dalam dan luar negeri ini sudah ngos- ngosan menerima dana yang disunat menjadi Rp164 juta. Kini, lebih terkapar lagi, karena harus menerima Rp50 juta. Biaya tersebut tentu tidak cukup untuk membiayai seluruh operasional pusat arsip sastra itu.

Untuk biaya pengasapan saja, butuh dana Rp40 juta. Idealnya, pengasapan pun dilakukan setahun dua kali. Belum lagi ditambah biaya 14 pegawai yang sudah setia mengabdi meski bergaji minim.

Pust Dokumentasi Sastra HB Jassin merupakan buah ketekunan seorang pengarang bernama HB Jassin. Ia amat teliti dan tekun mengumpulkan ribuan dokumentasi sastra sejak tahun 1932. Berbagai tulisan tangan para pengarang saat mulai menuliskan naskahnya, biografi, maupun coretan koreksian, dan surat-menyurat para penulis karya sastra juga melengkapi karya itu sendiri sebagai barang yang sudah menjadi sebuah buku.

Klipingan koran masa lalu dari zaman sebelum Perang Dunia II sampai setelah Indonesia merdeka, plus dokumentasi penting setelah Orde Baru 1966, seluruhnya semula tersebar di Gang Siwalan Nomor 3 dan rumahnya di Gang Kecapi Nomor 8, rumah saudaranya. Selebihnya ia titipkan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jalan Diponegoro 82.

Jerih payah HB Jassin tak sia-sia. Dengan akta notaris tertanggal 28 Juni 1976, resmilah Yayasan Dokumentasi HB Jassin yang terletak di kawasan Taman Ismail Marzuki berdiri. (KOMPAS.COM, Senin, 21 Maret 2011 14:54 WIB)

Foke "Kecolongan" Anggaran PDS Disunat!

Melihat realitas tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pun angkat bicara. Ia menyatakan hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi pada PDS HB Jassin yang berperan sebagai tempat pemeliharaan arsip budaya bangsa.

"Ini merupakan pusat dokumentasi arsip yang sangat berharga, tidak pantas rasanya pusat dokumentasi mendapat porsi yang begitu rendah sebagai pusat kebudayaan di Jakarta," ucap Fauzi, Senin (21/3/2011), di Balaikota, Jakarta.

Fauzi mengaku menyesal adanya penurunan anggaran yang terjadi untuk PDS HB Jassin. Ia menyatakan dirinya sama sekali tak tahu menahu bahwa anggaran tempat arsip tersebut dipangkas hingga kini hanya memiliki anggaran Rp50 juta per tahun.

"Saya merasa system monitoring itu tidak jalan karena tidak mendapat laporan juga bahwa anggarannya diturunkan. Saya berangkat dari realita bahwa anggaran HB Jassin tidak turun," tuturnya.

Fauzi melanjutkan meski keputusan pemangkasan anggaran PDS HB Jassin melalui SK Gubernur akan tetapi dirinya tidak mengetahui detil pemangkasan tersebut.

"Memang dari SK Gubernur, tapi saya tidak tahu. Memang saya tidak memeriksa satu persatu rincian SK gubernur tadi," ujarnya.

Menurutnya, rincian SK gubernur tersebut seharusnya diteliti terlebih dulu secara sistematis oleh asisten. Namun, hal tersebut tidak terjadi sehingga anggaran pun akhirnya dipangkas. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan PDS HB Jassin masih sangat diperlukan negeri ini. Pasalnya, tempat itu menjadi pusat dokumentasi sastra yang selalu dijadikan referensi mahasiswa hingga peneliti internasional.

"Dulu Pak Jassin menyerahkan sepenuhnya ke pemda DKI. Ketika itu, sayalah yang memberikan anggaran pertama 600 juta pada waktu itu. Tapi fungsi pengawasannya tidak jalan," tandas Fauzi. (KOMPAS.COM, Senin, 21 Maret 2011 15:07 WIB)