Muhammad Ari Pratomo Suarakan Rakyat Lewat Sastra: Respons Intelektual atas Kebijakan Rekening Dormant dan Tanah Nganggur

aifaceswap-3b5dc1501895e9923a911286fbdae991.jpg

Dalam situasi sosial yang terus bergerak, kebijakan publik seharusnya tidak hanya bertumpu pada rumusan administratif, tetapi juga berakar pada pemahaman mendalam tentang realitas rakyat yang hidup di luar ruang rapat pengambilan keputusan.

Dua kebijakan yang belakangan diberlakukan—pemblokiran rekening dormant dan penertiban atas tanah yang dianggap tidak produktif selama dua tahun—telah menghadirkan keresahan di tengah masyarakat. Terutama bagi kelompok yang akses informasinya terbatas, sumber dayanya minim, dan ruang hidupnya bergantung pada hal-hal sederhana yang sering kali tak terlihat oleh data.

Rekening yang tidak aktif bagi sebagian masyarakat bukanlah tanda kelalaian, melainkan cara mereka menjaga dana pendidikan, kebutuhan darurat, atau sekadar menyimpan apa yang tersisa dari hari-hari kerja yang tidak menentu. Begitu pula dengan tanah yang tidak segera dikelola, bukan selalu soal ketidaktertarikan, tetapi lebih sering karena belum adanya kemampuan modal, atau sedang menunggu waktu yang tepat.

Saya memandang bahwa pendekatan kebijakan seperti ini perlu dikaji ulang dari sisi kemanusiaannya. Negara tentu memiliki kepentingan atas tertib administrasi dan optimalisasi aset, namun prinsip keadilan sosial tidak bisa hanya dipenuhi lewat rumus hukum semata. Ia harus melibatkan empati, konteks, dan kesadaran sosial yang hidup.

Sebagai penulis dan advokat, saya memilih menyuarakan ini bukan untuk menggugat, melainkan untuk menghadirkan perspektif yang sering kali tertinggal dalam wacana formal: bahwa rakyat kecil bukan hanya objek pengaturan, tapi juga subjek kehidupan bernegara yang patut dihormati. Dan bagi saya, sastra adalah ruang yang cukup luas untuk menyampaikan itu secara jernih, tanpa harus mencederai tatanan hukum yang berlaku.