KESENIAN DI MATA PEMERINTAH

hbyassin.jpeg

Sampai saat ini kesenian di mata pemerintah masih di pandang sebagai pariwisata yang sama halnya dengan monyet atau maung yang di penjarakan di kebun binatang dan kelaparan pula  tapi di paksa harus menghasilkan tiket pamasukan sementara para pengelolanya gemuk-gemuk bahkan punya mobil dan rumah mewah pula dan sama halnya dengan objek-objek wisata lainnya yang harus menghasilkan devisa untuk negara. begitu pula dengan kesenian ia sudah dari dulu di padang sebagai bisnis pariwisata yang dikelola pula oleh disparbudpora yang hanya berpungsi sebagai penyimpanan data-data komunitas kesenian yang hampir seluruhnya piktip dan tahu-tahu anggaran kebudayaan hilang begitu saja setiap tutup buku,entah siapa yang menerimanya dan ternyata hampir di setiap intansi dana untuk ATK  sampai 16 juta bahkan lebih,maklum jaman sekarng BBM naik beli pulpenya 10ribu dengan merk termahal dan bagus sisanya ongkos naik angkot.

Padahal sudah jelas bahwa Pemerintah/Pemda berkewajiban mempasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan baik berupa aturan-aturan yang mendukung maupun pasilitas untuk kegiatan kebudayaan.  sampai saat ini baru hanya ada UU Tentang Cagar Budaya,UU Tentang Perpustakaan,UU Tentang Kepariwisataan dan UU tentang bendera,bahasa,lambang negara dan lagu kebangsaan. dan tentunya UU di atas sengaja di buat untuk dilanggar yang sebelumnya pula danaya sudah banyak digunakan sebagai uang lelah  untuk bikin UU dan ketika UU itu jadi dananya yang sudah dianggarkan pula selau hilang juga dengan tiba-tiba sehingga cara menjalankan UU tersebut dengan menelantarkan  seperti halnya yang terjadi pada Musium Adam Malik yang ditutup dan seluruh koleksi buku-bukunya di jual ke loak dengan harga 5ribu/kg mungkin upaya itu pula yang sedang dijalankan pemerintah DKI terhadap Pusat Dokumntasai Sastra HB.Jassin agar cepat-cepat di tutup dan seluruh koleksi buku-bukunya di jual ke loak atau ke tukang gorengan sebagai bungkus bala-bala..

sedangkan untuk masalah kesenian sampai saat ini RUU tentang kebudayaan yang sedang di bahas DPR RI belum kelar-kelar juga yang katanya sedang kami upayakan...

tapi,begitulah cara pemerintah dalam menangani kebudayaan dengan cara menelantarkan dan memiskinkan dengan sengaja karena hanya itulah strategi yang di kuasai pemerintah